peraturan bumdes. Memuat Dokumen. peraturan bumdes

 
 Memuat Dokumenperaturan bumdes  (Nama Desa)

(1) BUM Desa berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pengertian Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh . Indonesia. 6/1044/418. 997 BUMDes sudah bisa membagi keuntungan yang didapat berdasarkan AD/ART, dan sebagian besar pembagian dalam AD/ART tersebut membagi antara lain adanya persentase untuk penambahan modal kembali, dimasukan kedalam. Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes. ABSTRAK: Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); sebagai pedoman dalam mendirikan. . Dilihat 48721 Kali. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kewenangan Desa, Tata Cara Penyusunan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenanga Lokal Berskala Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup. c. Adanya kelembagaan BUMDES memungkinkan Pemerintah Desa melakukan transaksi dengan BUMDES secara sah dan meyakinkan. id Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 (Permendesa No 3 Tahun 2021). Maka Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa /. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Sementara kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. blogspot. Download Free PDF View PDF. 2015/no. Peraturan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan BUMDes yang. DESA - PERATURAN PELAKSANAAN - OTONOMI DAERAH - PERUBAHAN. dalam BUMDesa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuaiPasal 4. 3. 11. Berikut adalah persyaratan untuk menjadi pengurus BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan. Dalam hal BUMDES tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDES didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDES, Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk BUMDES, pemerintahan desa cukup sampai pada tahap dikeluarkannya Perdes tentang pembentukan BUMDES. Sebagaimana amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedesa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,(5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. Kami pun bergerak cepat untuk menyusun Rencana Peraturan Pemerintah dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat masukan, saran dan pemikiran soal posisi BUMDes sebagai Badan Hukum," kata Gus Menteri. (0361) 222716. asas, maksud dan tujuan; 3. Bisa menghubungi Admin di nomor 087- 805 - 900800 😊. Perubahan ini kemudian membutuhkan dokumen baru, dan juga peraturan baru pada tingkat desa. (1) BUMDes didirikan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Detail Peraturan. id Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 (Permendesa No 3 Tahun 2021). ayat (1) sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan. Berikut ini. Tipe Dokumen. Buku Panduan BPD. 5. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 4 (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. Struktur organisasi BUM Desa ini tidaklah sama dengan struktur pemerintah desa. Untuk mengetahui dan memahami peraturan status badan hukum BUMDes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor. Tahap terakhir adalah dibentuknya Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes yang disusun dan dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD. Bumdes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu. 41, TLN NO. 3. Peraturan tentang pendirian BUMDes dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut :3 a. Dengan adanya PP Nomor 11 tahun 2021 ini maka menjadi angin segar, juga jawaban bagi desa dalam menjalakan kegiatan usaha melalui BUM Desa atau pun BUM Desa Bersama. Semua pengawas berdiri sejajar kolektif kolegial. Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUM Desa) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan daerah tertinggal,. Dalam buku ini akan di jelaskan dan di paparkan bagaimana cara menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), laporan keuangan ini memuat laporan keuangan pokok seperti Neraca,. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132sampai Pasal 142 c. Unduh disini : SALINAN PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (BUMDes) Desa Mojomalang dengan Desa Ngawun Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. (2) Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDes dapat. Desa (BUMDesa), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); Mengingat : 1. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang memuat paling sedikit: 1. 2021/No. “Pendirian BUMDes Bersama demi kesejahteraan masyarakat desa sehingga perannya tak hanya seabgai produsen, tapi juga konsolidator,” imbus Gus Halim. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampaiPasal 90 b. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, mendefinisikan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). . Adapun pembentukan BUMDes ini ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang dimiliki. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. Bangka Belitung. Tanggal Pengundangan : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Meski demikian, untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian BUMDes, sebaiknya pahami peraturan tentang BUMDes yang belum lama ini diterbitkan pemerintah mengenai BUMDes 2021. Selanjutnya, pada ayat 2 dikatakan, modal. Tutup saran Cari Cari. ba hwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa ketentuan. Tujuan BUMDes. go. 742 Mendaftar Badan Hukum. Secara historis, sejak tahun 2004 BUM Desa dirancang sebagai badan hukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentangBerikut adalah Contoh AD ART BUMDes dokumen penting dalam menjalankan BUMDes, berikut ini contoh versi lengkap AD ART BUMDes. Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut: a. 28 Desember 2022. 2021. PERATURAN KEPALA DESA MALAUSMA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN/KOTA MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA MITRA BRAJA MALAUSMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MALAUSMA, Menimbang : a. Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dipublikasikan oleh pemerintah melalui. (Nama Desa). 'Pasal 3 El UI,I l)esa / BUM Desa bersama'bertujuan: a. Apakah. id – Berikut dibawah ini kami bagikan buku pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Bumdes. Ada baiknya, saya jelaskan terlebih dahulu beberapa hal penting yang perlu anda ketahui berkaitan dengan BUMDes. (1) Pengawas sebagai dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Sesuai dengan kewenangan lokal skala desa, maka masing-masing desa dapat mendirikan BUMDes. Terlebih lagi mereka yang selama ini memperjuangkan Badan Usaha Milik Desa atau. Sebelum anda melakukan pendaftaran, terlebih dahulu anda pahami alur registrasi BUMDes sesuai peraturan yang saat ini berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LPPSDM – Bimtek Bumdes Dengan Tema: Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. nomor dan tanggal sertifikat. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUM Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang d,tctapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusya,varatan desa. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk Sobat Desa yang sedang mencari administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kumpulan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. blogspot. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. kemendesa. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang : a. 6321, LL SETKAB : 6 HLM. Dasar Hukum Pendirian BUMDes Terbaru yang bisa kita jadikan pedoman dalam pendirian BUMDes adalah sebagai berikut: 1. Melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sehinggga dapat merugikan Kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat; b. (4) Kepengurusan BUMDes sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), Melalui PP ini, posisi BUMDES. com - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). BUM Desa adalah. April 11, 2022. bahwa pembentukan dan. BUM Desa terdiri atas: a. Peraturan tentang BUMDes yang berlaku saat ini adalah PP 11 Tahun 2021. Modal atau sumber dana BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bisa berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 1. Hal-ha yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut. Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam. Pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, pendampingan, dan bantuan teknis; g. Pancamulia. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. Kita bahas dulu tiga transaksi yang bisa terjadi antara Pemerintah Desa dan BUMDES yaitu penyertaan, pinjaman dan. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. "Di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 117 juga dijelaskan diamanatkan disana ketentuan lebih lanjut mengenai Bumdes diatur dengan Peraturan Pemerintah," ujar Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa. mekanisme pengembalian modal; 3. Pasal 4 - 6 - Pasal 4 Klinik BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam. 1. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; b. id artikel ini adalah Tanya Jawab Bumdes: Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang disarikan dari peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan. peraturan bupati (perbup) no. BUM Desa memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah. LD. 19. Apa saja isi dan poin-poin penting yang harus kita pahami dalam PP Nomor. (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai badan hukum setelah memperoleh Akta Pendirian dari Notaris dan/atau pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aturan mana yang masuk dalam Anggaran Dasar, dan aturan mana-mana yang seharusnya masuk ke. Hadirnya peraturan pemerintah no 11 tahun 2021 mengenai badan usaha milik desa mengatur struktur BUMDes dalam bentuk paling sederhana. 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan. PKB) Akhir Februari 2020 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar Rakornas bertema Peran BUMN dalam. Badan Usaha Milik Desa Purwareja yang diberi nama “Sumber Mulia” didirikan pada tahun tahun 2015 berdasarkan Peraturan Desa Purwareja Daftar BUMDes online bisa dilakukan melalui portal BUMDes pada link bumdes. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) clitetapkan . Pembahasan. sumberdaya alam di Desa; d. id Kabar baik bagi desa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sammy. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha. Badan Usaha Milik Desa dapat. permendes no. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan. 14/2016 tentang BUMDesa Pendapatan Asli Desa (PADesa) 3 Ekonomi Publik msubandi@unikarta. (1) Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-Desa. Mungkin sahabat sekalian membutuhkan contoh dari Perdes BUMDes, nah dalam pembahasan kali ini telah dilampirkan mengenai contoh Perdes Pembentukan BUMDes Tahun 2020. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. ART. pelaksana operasional. Sedesa. id. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 6. Tujuan Adanya BUMDes BUMDes ya ng diatur dengan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2010 diyakini mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat perdesaan. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Bumdes dan Bumdesma memerlukan sertifikat badan hukum. Pengertian BUMDes keluarnya Peraturan Pemerintah juga disebutkan dalam Undang- Nomor 47 Tahun 2015 yang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “desa tentang Otonomi Daerah. Aturan mengenai penasihat BUM Desa ini telah tertuang dalam PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini secara spesifik mengatur detail penyusunan, proses dan pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Untuk contoh SK, peraturan kepala desa (Perkades), peraturan desa (Perdes), peraturan menteri desa tentang bumdes, dan contoh format administrasi BUMDes terbaru, serta administrasi Desa lainnya, silahkan cek dan cari sesuka Anda di blog format-administrasi-desa. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Pasal 4. Peraturan. 4/2015 tentang BUMDesa • Perda Kukar No. Dengan demikian eksistensi Bumdes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang Bumdes baru tersedia pada tahun 2014. Kekayaan BUMDes yang dibubarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali hutang BUMDes menjadi kekayaan Desa. Terhadap BUMDes berlaku peraturan daerah ini, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. peraturan tentang desa sebelumnya. Tujuan pendirian BUMDes tidak akan tercapai jika tata kelola BUMDes belum. 6. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. 2019/NO. Pasal 30. Kumpulan video edukatif terkait peraturan dan isu terbaru Bumdes di Indonesia. Mendorong peran serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan terbitnya PP 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan BUM Desa Bersama. Penyebutan istilah-istilah.